“Dampak Globalisasi
Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia”
Makalah ini
Diajukan Untuk Mata Pelajaran PKN Guna Memenuhi Materi Globalisasi Pada Kelas
XII Tahun 2014
Pembimbing : Hj.
Ida Panca R, S.Pd
 |
|||||
 |
 |
||||
DISUSUN OLEH:
1.
Dewi
Yulianti
2.
Devi
Hardianti
3.
Dian
Khusnul Khotimah
4.
Dinda
Rizkimawati
5.
Elien
Riris Ariska
6.
Farhanah
Saleh Bajri
7.
TB.Reva
Rehan
KELOMPOK V
KELAS XII. IPA 3
SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) II BABELAN KABUPATEN BEKASI - JAWA BARAT
FEBRUARI - 2014
KATA PENGANTAR
Globalisasi, yaitu suatu proses untuk mengglobal,
penyebaran sesuatu keseluruh dunia. Globalisasi membawa banyak sekali pengaruh,
baik itu yang membangun ataupun sebaliknya, pengaruh itu menyebar di semua
sektor kehidupan, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi dan
sebagainya. Penyebaran tersebut terjadi melalui berbagai media baik langsung
maupun tidak langsung. Batas antar negara akan makin menyempit, akan makin berkembang
area-area bebas. Adanya globalisasi akan membawa perubahan terhadap konsep
ruang dan waktu yang biasa disebut Time-space Compression.
Di sini, yang akan kita bahas adalah globalisasi ekonomi,
yaitu tentang pengaruh globalisasi terhadap perpindahan faktor produksi
khususnya tenaga kerja. Dengan adanya globalisasi, bukan hanya komoditas yang
bersifat mobile, tetapi juga faktor produksinya. Dalam dunia modern, bisa
dikatakan bahwa setiap negara mengenakan pembatasan-pembatasan imigrasi. Karena
itu, mobilitas tenaga kerja kurang lazim dalam kenyataan dibandingkan dengan
mobilitas modal. Namun, mobilitas tenaga kerja juga tetap penting.
Batas-batas antar negara yang makin menyempit menyebabkan
makin bebasnya bentuk kerjasama yang dibuat oleh negara-negara guna
meningkatkan efisiensi. Sehingga tidak aneh jika sekarang ini marak dibentuknya
area-area bebas (seperti AFTA,MEE, dsb). Antar negara-negara anggotanya sudah
seharusnya menepati regulasi yang telah dibuat. Bentuk-bentuk kerjasamanya bisa
dalam bentuk penghilangan tarif impor atau sagala macam bentuk proteksi
lainnya. Juga dengan makin bebasnya tenaga kerja dari suatu negara masuk ke
negara lainnya dan dapat bekerja di negara tersebut.
Sekarang ini, komoditas ekspor negara dengan banyak
penduduk seperti Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi juga tenaga
kerja, ekspor tenaga kerja baik itu tenaga kerja terdidik, ataupun terlatih
cukup memberikan pengaruh bagi suatu negara. Tidak bisa dipungkiri, sebagai
contohnya, TKI (Tenaga Kerja Indonesia dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang
dikirimkan ke negara-negara seperti Malaysia, Brunei dan lainnya, turut
menyokong peningkatan cadangan devisa Indonesia, selain itu juga membantu
mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. Bisa dikatakan bahwa mobilitas
tenaga kerja mempengaruhi perekonomian suatu negara.
Menyadari
kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga
dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota
WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi
hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan
tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan
tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur
tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing
secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI.
Oleh karenanya
dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan
prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan
atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia
dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian
suatu Negara. Untuk memajukan perekonomian suatu Negara diperlukan tenaga kerja
yang berkualitas. Dalam suatu Negara, tenaga kerja ada yang dipekerjakan di
dalam dan di luar Negara itu sendiri. Seperti halnya Indonesia, tenaga kerja
Indonesia banyak bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di
luar negeri, dapat menghasilkan devisa Negara yang turut mendukung perekonomian
Indonesia. Sehingga mereka dikenal dengan istilah pahlawan devisa Negara.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia
berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai
(minim), sehingga belum mempunyai keterampilan dan pengalaman yang baik serta
maksimal untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian kualitas tenaga kerja di
Indonesia tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan
kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena mayoritas
perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja
yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga kerja mendapatkan kesempatan
untuk bekerja. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam
dan jumlah pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat tenaga kerja
Indonesia minim akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Dengan ketidaktahuan atau ketidakpahaman
tenaga kerja Indonesia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tenaga
kerja Indonesia akan mengeluarkan biaya yang tinggi dalam membuat hasil
produksinya (mencari cara yang tidak berhubungan dengan teknologi canggih
dengan mengeluarkan biaya besar). Tenaga kerja Indonesia yang pengetahuannya
rendah akan ilmu teknologi, akan membuat produknya dengan cara yang sederhana
atau tradisional sehingga hasilnya kurang maksimal. Berbeda dengan proses
produksi yang menggunakan teknologi canggih, hasil produknya akan lebih
berkualitas dibandingkan dengan proses pembuatan secara sederhana atau
tradisional. Maka, jumlah hasil produksinya akan lebih sedikit, karena proses
pembuatannya tidak efektif (lambat) dibandingkan dengan hasil produksi yang
menggunakan teknologi canggih. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil
produksi Indonesia rendah dan sulit bersaing dengan produk negara lain.
Selain itu, kualitas tenaga kerja
Indonesia yang rendah juga di latarbelakangi oleh faktor kondisi internal
tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja,
keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan
serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi: kedisiplinan
kerja, tingkat kerjasama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi
yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan
sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau yang
menunjukkan sifat kemalasan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak
membuahkan hasil
yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi
kualitas kerjanya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil
produksinya kurang maksimal.
B. Rumusan Masalah
1.
Apa
pengaruh globalisasi terhadap tenaga kerja?
2.
Siapa
yang harus disalahkan?
3.
Kapan
dimulainya penyerapan tenaga kerja asing di indonesia?
4.
Negara
mana yang lebih banyak berperan dalam tenaga kerja di indonesia
5.
Kenapa
perusahaan asing dapat masuk dengan mudah di indonesia?
6.
Bagaimana
penjelasan atas masalah atau persoalan tersebut?
C. Tujuan
Tujuan umum kami menyusun dan membuat
makalah ini adalah untuk mengetahui penyebab
terjadinya penyerapan tenaga kerja asing di indonesia lebih banyak dari pada
tenaga kerja Indonesia
dan
menyelesaikan masalah ketenagakarjaan di Indonesia. Serta menginformasikan
kepada para pembaca bagaimana kualitas kerja tenaga kerja Indonesia, faktor
penyebabnya, dan cara penanggulangannya. Karena selama ini hasil
produksi Indonesia sangat sedikit dan negara Indonesia lebih banyak
mengimpor produk dari luar negeri dan lebih sedikit mengekspor barang/produk
sendiri. Selain itu, agar masalah kualitas tenaga kerja Indonesia yang dihadapi
di dalam masyarakat Indonesia dapat terpecahkan. Kami ingin menemukan solusi
dari masalah tersebut.
Tujuan secara khususnya adalah untuk menambah nilai serta melengkapi tugas yang guru kami
berikan.
D. Anggapan
Dasar
1. Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang (TKWNAP)
Berbeda dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah tenaga kerja asing
terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
(TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga
kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal
terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam
wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap
kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai
pendatang) dari luar wilayah Republik Idnonesia, akan tetapi ada kemungkinan
seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena
status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas ius soli atau ius
sanguinis).
Pada prinsipnya,
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga
negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja
Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang
dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga
kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang
diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan ini mengharapkan
agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop skill tenaga kerja asing yang
bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja
asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara
slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Sebelum
lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),
penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya,
pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam
undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU
Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan
tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk
memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan,
jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja
WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal
setelah berakhirnya hubungan kerja.
UUK menegaskan
bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin
tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu
warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di
dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada
tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja
asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan
sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan
sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK antara
lain :
1) Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu
dan Waktu Tertentu (Pasal 42 ayat (5));
2) Keputusan Menteri tentang Tata Cata
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
3) Keputusan Menteri tentang Jabatan dan
Standar Kompetensi (Pasal 44 ayat (2));
4) Keputusan
Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));
5) Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan
Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan
dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3)).
6) Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi
dan Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4).
7) Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
(Pasal 49).
Sejak UUK
diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan
pelaksana undang-undang tersebut[1], antara lain :
1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan
yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi
Tenaga Kerja Asing.
3) Peraturan Menteri Nomor
PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi
kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan
kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja
Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang
dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan
tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan
kecuali pemberi kerja orang perseorangan.
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga
kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga
kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ketentuan mengenai jabatan
tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan
dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP-173/MEN/2000
tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang.
“Terhadap
setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus
dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga
kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia
bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja
Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia
untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat
bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja
asing. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh
tenaga kerja asing. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang
mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003
tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban
Membayar Kompensasi.
Jabatan-jabatan yang dilarang (closed
list) ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan
penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan,
juga harus memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang
jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri.
Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum
menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK.
Kahadiran tenaga kerja asing dapat
dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara dimana adanya
pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing
merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu
di lembaga pendidikan[2]. Besanya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia
di luar negeri sebesar US$15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di
Indonesia sebesar US$100[3]. Dalam rangka pelaksanaan Transfer of Knowledge dari
tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja
diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja
pendamping (Pasal 49 UUK). Mengenai hal ini diatur dengan Keputusan Presiden
yang sampai saat ini belum ditetapkan.”
4. Peraturan Menteri Nomor
PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam
rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008
Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan
sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni :
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang
Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara
Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur
Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006
tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada
Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal
44).
E. Kerangka
Teori
1. Teori Globalisasi
Istilah
globalisasi pada permulaannya dipakai oleh Theodore Levitt (1985), kata
tersebut ditujukan pada politik dan ekonomi, khususnya politik perdagangan
bebas dan transaksi keuangan. Permulaan globalisasi berawal dari revolusi
elektronik yang menyebabkan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan
juga informasi. Globalisasi sendiri berbasis pada teori invisible hand Adam
Smith, di mana semua diserahkan kepada mekanisme pasar, dengan intervensi dari
pemerintah yang seminimum mungkin.
Ada perbedaan pengertian tentang globalisasi itu sendiri
dari beberapa tokoh:
• Globalisasi adalah suatu proses sosial yang berakibat
bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting,
yang terjelma di dalam kesadaran orang masing-masing.(Malcom Waters)
• Globalisasi adalah jaringan kerja global secara
bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi
ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.(Emmanuel Ritcher)
• Globalisasi memiliki dimensi ideologi (kapitalisme dan
pasar bebas) dan teknologi (teknologi informasi yang telah menyatukan
dunia.(Thomas L. Friedman
• Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas
saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal
perdagangan dan keuangan.(Princenton N. Lymann)
• Demokrasi bukan hanya dalam hal perdagangan dan
ekonomi, tetapi juga mencakup globalisasi institusi-institusi demokratis ,
pembangunan sosial, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita.(Leonor Briones)
Bisa disimpulkan, bahwa globalisasi adalah suatu proses
yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak
lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga akan sulit untuk
difilter ataupun untuk dikontrol.
2. Teori Labour Movement
Bukan hanya produk
yang bisa mengalami mobilisasi, tetapi juga dengan faktor produksinya. Faktor
produksi bisa berupa modal dan tenaga kerja, berikut ini adalah penjelasan
lebih lanjut mengenai perpindahan faktor produksi yang berupa tenaga kerja.
Diasumsikan tenaga
kerja mampu berpindah-pindah antara dua negara. Mereka akan pindah dari
domestik ke Asing. Adanya perpindahan tersebut akan menyebabkan penurunan
jumlah angkatan kerja di domestik, sehingga akan menaikkan upah riil di
domestik, sedangkan di asing terjadi peningkatan angkatan kerja, sehingga
terjadi penurunan upah riil.jika tidak ada hambatan apapun dalam perpindahan
tenaga kerja, proses ini akan berlangsung hingga terjadi persamaan produk
marginal tenaga kerja di kedua negara. Berdasarkan grafik di atas, sumbu
horizontal menunjukkan jumlah angkatan kerja dunia. Jumlah pekerja di domestik
diukur dari kiri, dan jumlah pekerja di asing diukur dari kanan. Sumbu vertikal
menunjukkan produk marginal tenaga kerja di tiap negara. Pada awalnya,
diasumsikan, ada sejumlah OL1 di domestik dan L1O* pekerja di asing. Dengan
alokasi seperti itu tingkat upah riil akan lebih rendah di domestik (titik C)
daripada di asing (titik B). Jika para pekerja dapat dengan bebas berpindah ke
negara mana saja yang menawarkan upah riil yang lebih tinggi, mereka akan
berpindah dari domestik ke asing sampai tingkat upah riil di kedua negara
menjadi sama. Sehingga distribusi dari angkatan kerja dunia akan menjadi OL2
pekerja di domestik dan L2O* pekerja di asing (titik A).
Perpindahan
tersebut akan mengarah pada konvergensi (penyamaan) tingkat upah riil, di mana
akan terjadi kenaikan di domestik dan penurunan di asing. Perpindahan tersebut
juga akan meningkatkan output dunia secara keseluruhan. Output di asing akan
naik sebesar daerah yang terletak di bawah kurva produk marginal dari L1 ke L2,
sementara output domestik akan turun sebesar daerah yang sama yang terletak di
bawah kurva produk marginal. Gain atau hasil di asing akan lebih besar dari kerugian
domestik (bidang ABC). Sementara itu, mereka yang pada awalnya bekerja di
domestik menerima upah riil yang lebih tinggi, tetapi mereka yang pada awalnya
bekerja di asing akan menerima upah riil yang lebih rendah. Para pemilik tanah
di asing akan mendapatkan keuntungan dari penawaran tenaga kerja yang lebih
besar, tetapi pemilik tanah di domestik akan merugi. Oleh karena itu, mobilitas
tenaga kerja pada prakteknya akan merugikan beberapa pihak, meskipun pada
prinsipnya akan memperbaiki keadaan semua pihak.
3. Teori Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan atau masyarakat, yang dalam statistik
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Tenaga
kerja merupakan sisi supply dari sisi pembangunan, permintaan tenaga kerja
ditentukan oleh permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Sebagai
penjelasnya, contoh, ketika pada tahun 1980an terjadi booming ekspor produk
manufaktur, dan juga non migas, permintaan akan tenaga kerja mengalami
peningkatan, dengan peningkatan partisipasi tenaga kerja, permintaan akan
meningkat, dan upah juga akan meningkat. Tenaga kerja merupakan sumber daya
dalam faktor produksi. Biasanya, pada negara berkembang seperti Indonesia,
tenaga kerja merupakan faktor endouwment (berlimpah), sehingga dengan jumlahnya
yang melimpah, di negara berkembang upah tenaga kerja cenderung rendah.
4. Teori Migrasi
Dasar dari
teori migrasi adalah model ketenagakerjaan yang diformulasikan oleh Profesor W.
Arthur lewis pada tahun 1954. Teori tersebut selanjutnya dikembangkan oleh
Profesor John Fei dan Gustav Ranis dan mengarah ke studi pembangunan ekonomi
(Lewis-Fei-Ranis Model). Menurut model tersebut, terdapat supply tenaga kerja
berlebih pada negara berkembang yang memiliki produktivitas yang cukup rendah,
sementara pada sektor industri perkotaannya memiliki produktivitas yang tinggi.
Model tersebut memfokuskan pada proses transfer tenaga kerja dari sektor
tradisional ke sektor modern dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor modern
yang diakibatkan oleh ekspansi produksi di sektor modern (Todaro, M.P., 1977).
Migrasi dianggap sebagai equilibrating mechanism yang menjurus pada
keseimbangan pada sektor subsisten dengan sektor modern. (Fei dan Ranis, 1961).
F. Alasan
Pemilihan Pembahasan
Alasan kami memilih pembahasan ini
karena,tenaga keja yang berada di indonesia bukanlah orang yang berasal dari
indonesia.Menurut kami tenaga kerja yang ada di sini lebih banyak adalah
orang-orang yang berada dari negeri lain,dalam artian tenaga kerja asing ini
adalah orang-orang penyuntik dana pada perusahaan anak negeri yang nantinya
orang asing tersebut yang akan mengambil ahli dan menyetirnya.Lalu anak
negerilah yang akan menjadi budak para pemimpin asing tersebut.
G. Metode
pengumpulan data
Metode yang kami gunakan adalah metode Deskriptif dan kompeatif,karena metode tesebut sesuai dengan
pembahasan yang kami lakukan dan juga sama dengan hasil dari pengumpulan data
yang kami lakukan.
BAB II
ISI
A.
Uraian Masalah
sini, dengan
semakin tingginya intensitas dan hubungan antar negara dengan adanya
perdagangan bebas yang merupakan bentuk dari proses globalisasi akan mendorong
suatu mobilitas pada produk dari negara-negara itu sendiri, serta mobilitas
pada faktor produksinya, yang salah satunya berupa tenaga kerja.
Adanya mobilitas tenaga kerja itu sendiri juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, fisik, demografi,
budaya, dan juga komunikasi. Seperti terlihat pada skema berikut ini.
Dari skema di
atas, intinya adalah adanya faktor yang bermacam-macam yang turut mempengaruhi
adanya mobilitas tenaga kerja. Serta terdapat berbagai macam pertimbangan,
seperti keadaan lingkungan, iklim, dan budaya.
Berikut ini adalah data tentang perkembangan
ketenagakerjaan di Indonesia serta mobilitasnya di beberapa negara di dunia.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
TAHUN 2004 - 2008
JENIS KEGIATAN 2004 2005 (November) 2006 (Agustus)
2007(Agustus) 2008 (Agustus)
PENDUDUK USIA KERJA(org/jt) 153.92 158.49 160.81 164.12
166.64
ANGKATAN KERJA(org/jt) 103.97 105.86 106.39 109.94 111.95
PENDUDUK YANG BEKERJA(org/jt) 93.72 93.96 95.46 99.93
102.55
PENGANGGUR TERBUKA(org/jt) 10.25 11.90 10.93 10.01 9.39
TINGKAT KESEMPATAN KERJA(%) 90.14% 88.76% 89.72% 90.89%
91.60%
Berdasarkan data di
atas, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja tiap tahunnya, untuk tingkat
pengangguran terbukanya mengalami penurunan, namun dengan adanya krisis Amerika
beberapa waktu lalu, diperkirakan ada peningkatan jumlah pengangguran.
ANGKATAN KERJA DI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS
KELAMIN, 2008
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
SD 34.258.590 24.101.931 58.360.521
S M T P 14.170.254 7.392.684 21.562.938
S M T A 16.123.986 7.854.325 23.978.311
AKADEMI/DIPLOMA 1.577.634 1.602.839 3.180.473
UNIVERSITAS 2.694.617 1.700.587 4.395.204
Jumlah 68.825.081 42.652.366 111.477.447
Berdasarkan data di
atas, angkatan kerja yang paling banyak di Indonesia merupakan lulusan SD,
yaitu sejumlah 58.360.521.
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT KAWASAN DAN
SEKTOR 2008
KAWASAN Formal Informal Jumlah
ASIA PASIFIK DAN AMERIKA 126.710 1.163 127.873
TIMUR TENGAH DAN AFRIKA 8.506 175.211 183.717
E R O P A 135.280 176.375 311.655
Jumlah 270.496 352.749 623.245
Sumber: BNP2TKI, 2008
Untuk
penempatan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri secara keseluruhan
adalah seperti terlihat pada tabel di atas. Untuk sektor formal sejumlah
352.749 orang dan sektor informal sejumlah 270.496 orang, totalnya adalah
623.245 orang.
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT KAWASAN EROPA
DAN JENIS KELAMIN 2008
Negara Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Italia 6 - 6
Spanyol 4 - 4
Jerman 3 - 3
Gibraltar - 3 3
Rumania 5 - 5
Belanda - 3 3
Czech Rep. 41 - 41
Jumlah 59 6 65
Sumber: BNP2TKI, 2008
Untuk
penempatan di kawasan Eropa berdasarkan jenis kelaminnya adalah sejumlah 59
orang untuk negara-negara yang disebutkan pada tabel, dan perempuan sejumlah 6
orang, totalnya adalah 65 orang.
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT KAWASAN ASIA
PASIFIK-AMERIKA DAN JENIS KELAMIN 2008
Negara Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Malaysia 12.674 112.663 125.337
Singapura 2.476 20.329 22.805
Brunai Darussalam 129 17.506 17.635
Hong Kong 288 1.020 1.308
Taiwan 791 4.268 5.059
Korea 24 5.180 5.204
Jepang 23 5.674 5.697
Macau 90 - 90
China 2 4 6
Maldives 60 - 60
Palau 54 - 54
Timor Leste 455 7 462
Australia 5 - 5
New Zealand 63 6 69
Amerika 66 - 66
Canada 6 - 6
Cayman Island 1 - 1
Jumlah 17.207 166.657 183.864
Sumber: BNP2TKI, 2008
Sementara
untuk penempatan tenaga kerja Indonesia untuk kawasan Asia pasifik adalah
seperti pada tabel di atas, total keseluruhan yang berada di kawasan tersebut
adalah 183.864 orang. Jumlah tertinggi berada di negara Malaysia, seperti yang
kita ketahui, tenaga kerja yang diekspor ke Malaysia mayoritas merupakan
perempuan, yaitu berjumlah 112.663 orang, bisa dikatakan mayoritas merupakan
tenaga kerja yang dipekerjakan di rumah tangga.
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT KAWASAN DAN
JENIS KELAMIN 2008
KAWASAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
ASIA PASIFIK DAN AMERIKA 87.050 179.265 266.315
TIMUR TENGAH DAN AFRIKA 17.066 166.651 183.717
E R O P A 104.174 345.922 450.097
JUMLAH 208.291 691.838 900.129
Sumber: BNP2TKI, 2008
Untuk
keseluruhan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia yang ditempatkan di luar
negeri sejumlah 900.129 orang dengan kawasan tujuan Asia Pasifik dan Amerika,
Timur tengah dan Afrika, dan Eropa.
Sementara
untuk data tenaga kerja asing yang berada di Indonesia adalah sebagai berikut:
PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING MENURUT JENIS JABATAN TAHUN
2008
No. J a b a t a n T o t a l Persen (%)
1 Profesional 32.294 38,70
2 Komisaris 604 0,72
3 Direksi 6.700 8,03
4 Manager 14.442 17.31
5 Supervisor 6.520 7,81
6 Teknisi 17.192 20,60
7 Advisor/Consultant 5.695 6,82
8 Lainnya 5 0,01
Jumlah 83.452 100,00
Sumber : Ditjen. Binapenta, Depnakertrans, Desember 2008
Untuk tenaga
kerja dari asing yang berada di Indonesia secara keseluruhan dibedakan
berdasarkan jenis jabatannya, totalnya berjumlah 83.452 orang dengan
jenis-jenis jabatan sesuai pada tabel di atas.
PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING MENURUT KAWASAN ASAL TAHUN
2008
No Kawasan Jumlah (org) Persen (%)
1 Asia di luar ASEAN 39.893 47,80
2 ASEAN 17.376 20,82
3 Amerika 7.134 8,55
4 Uni Eropa 6.273 7,52
5 Eropa Lainnya 5.178 6,20
6 Australia 6.788 8,13
7 Afrika 810 0,97
Jumlah 83.452 100,00
Sumber : Ditjen. Binapenta, Depnakertrans Desember 2008
Jika dibedakan
berdasarkan kawasan asalnya, dari negara kawasan Asia di luar Asean berjumlah
39.893 orang, dari negara yang tergabung dalam Asean berjumlah 17.376 orang,
dari Amerika 7.134 orang, Uni Eropa 6.273 orang, Eropa lainnya 5.178 orang,
australia 6.788 orang, Afrika 810 orang, dan Jumlah totalnya 83.452 orang.
Secara umum
dapat dikatakan bahwa pada sisi supply sebagian besar penduduk usia kerja di
Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan produktivitas yang relatif rendah,
hal ini tidak terlepas pada sektor human capital yang tidak mampu memberikan
hasil optimal. Sementara itu, pada sisi permintaan, kondisi ketenagakerjaan
juga tidak memberikan gambaran yang terlalu menggembirakan. Dalam kondisi upah
yang rendah, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang
lebih tinggi adalah melalui mekanisme mobilitas tenaga kerja.
B. Analisis
data
Pekerja lokal
yang mampu untuk bekerja di luar negeri adalah pekerja-pekerja yang telah
melatih dirinya agar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan warga dunia
lainnya secara global. Mereka cepat beradaptasi dengan kebudayaan baru yang
mereka temui ketika mereka harus di tempatkan pada suatu daerah atau Negara
yang secara geografis, bahasa dan nilai budaya bebeda jauh dari tempat asalnya.
Namun, hingga
saat ini Prestasi Indonesia dalam ketenaga kerjaan baru dikenal sebagai Negara
pemasok buruh terbesar kenegara luar seperti, Malaysia dan Arab (Republika :2010).
Sehingga tak heran jika data statistik menunjukaan bahwa devisa negara terbesar
pada tahun 2009-2010 berasal dari pemasukan-pemasukan yang dihasilkan oleh
buruh-buruh ini. Meskipun terdapat beberapa anak bangsa yang bekerja di luar
negeri sebagai tenaga ahli/professional, seperti Professor Ken Soetanto, Nelson
Tansu, Anggun C.Sasmi, B.J habibie, dll yang berhasil mengharumkan nama bangsa
di kancah Internasional.
Namun, karena
sedikitnya jumlah tenaga kerja ahli ini maka reputasi Indonesia sebagai Negara
pemasok buruh pun belum dapat diubah. Hal ini tentu saja memberikan dampak
negatif bagi Negara ini karena dengan label Negara pemasok buruh secara tidak
langsung menegaskan bahwa tingkat pendidikan Indonesia masih sangat rendah,
berbeda halnya apabila suatu Negara dikenal sebagai Negara pemasok
tenaga-tenaga professional, seperti, Amerika, German, dan Jepang, maka Negara
tersebut akan mendapat predikat positif karena tingginya tingkat pendidikan
yang baik. Selanjutnya dangan predikat baik ini suatu Negara secara tak
langsung akan lebih menghargai dan mencintai negaranya. Kenyataan ini kontras
dengan Negara Indonesia yang seperti telah dijelaskan sebelumnya mendapat
predikat sebagai pemasok buruh, sehingga hal ini pun mengakibatkan rendahnya
harga diri bangsa dimata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa lain.
Meskipun,
memberi label buruk pada bangsa, namun jika dinilik dari segi pendapatan Negara
hal ini masih memberikan keuntungan bagi Negara ini.
Lain halnya
dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang umunya lebih memberikan
banyak dampak negative bagi para pekerja lokal, karena tenaga profesional asing
yang masuk ke Indonesia umunya dibayar lebih mahal ketimbang tenaga kerja ahli
lokal.
Mirisnya meskipun sama-sama tenaga kerja ahli, tenaga
kerja ahli asing selalu mendapatkan prlakuan yang lebih dibanding tenaga kerja
ahli lokal, baik dari segi pembayaran, penghormatan, maupun kedudukan. Hal ini
terjadi sebagai hasil dari cara berpikir yang sudah terbentuk sejak lampau
sesuai dengan penjelasan Dr. Sofia Rangkuti Hasibuan dalam bukunya Manusia dan
Kebudayaan Indonesia (Teori dan Konsep) bahwa : Berbagai peristiwa dalam
sejarah menunjukan kehandalan penjajah dim mata anak bangsa. Supremasi penjajah
ini kiranya telah pula mempengaruhi alam pikiran anak bangsa. Keunggulan mereka
telah membuat bangsa ini bertekuk lutut dan tidak dapat berkutik selain
memandang penjajah sebagai bangsa yang pantas dikagumi. (Rangkuti, S.H ,2002,
hlm. 82)
Sedangkan
di kalangan buruh, Investor asing lebih suka menggunakan buruh-buruh dari
Negara China dan India karena selain harga buruh yang murah, China dan India
terkenal memiliki etos kerja yang lebih baik ketimbang Indonesia.
(DATA).Sehingga tak aneh jika buruh-buruh di Indonesia kebanyakan hanya sebagai
buruh tak terampil , berbeda halnya dengan China dan India dimana buruh-buruh
Negara tersebut memiliki keterampilan.
Untuk itu
dibutuhkan paradigma baru untuk membentuk pemikiran akan pentingnya bekal
pendidikan serta keterampilan bagi masyarakat Indonesia, sehingga label buruk
sebagai pemasok buruh dapat segera berubah, setidak-tidaknya dapat dimulai
dengan pembekalan keterampilan agar tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan
tenaga kerja asing.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan
pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
2. Globalisasi
yang semakin membuka batas antar negara memiliki pengaruh terhadap negara yang
mengalami proses global tersebut, baik itu berupa budaya, ekonomi, komunikasi,
teknologi dan sebagainya.
3. Tenaga
kerja dari Indonesia yang bekerja di asing cukup banyak, sehingga akan
meningkatkan pendapatan negara dari sisi cadangan devisa.
4. Mobilitas
tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan negatif bagi negara domestik
5. Pengaruh
positifnya adalah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan,
tingkat output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Pengaruh
negatifnya adalah terjadi kekurangan sumber daya di daerah asal para tenaga
kerja.
B.
SARAN
1. Hendaknya
diupayakan agar tenaga kerja yang diekspor ke luar negeri, di sana bukan dalam
sektor rumah tangga.
2. Yaitu
dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dari Indonesia sendiri agar menjadi
tenaga kerja yang berkompeten, sehingga tingkat pendapatan yang akan diperoleh
juga akan lebih tinggi.
3. Pengaruh
dari adanya globalisasi tak hanya positif, untuk pengaruh negatif hendaknya
suatu negara bisa memfilternya, baik itu dalam bentuk budaya maupun lainnya
yang mungkin akan melunturkan identitas asli indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
http://pikokola.wordpress.com/files/2008/10/dependency-theory-dan-globalisasi.pdf
www.disnakertrans.go.id
www.bps.go.id
www.adb.org
0 komentar:
Posting Komentar